Batam, Topiknusantara.com,- Aktivitas rehabilitasi jetty di kawasan PT Batamec mendapat sorotan dari masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sekitar. Selain mengaku tidak pernah memperoleh sosialisasi sebelum proyek dimulai, warga juga menyampaikan kekhawatiran terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mereka rasakan selama pekerjaan berlangsung.
Beberapa warga mengaku air laut di sekitar lokasi proyek menjadi keruh, sehingga diduga memengaruhi hasil tangkapan nelayan. Mereka juga mengkhawatirkan dampak getaran pemancangan terhadap keberadaan terumbu karang di kawasan tersebut.
“Kami tidak pernah diajak sosialisasi. Sekarang air menjadi keruh dan hasil tangkapan ikan berkurang. Kami berharap kondisi ini mendapat perhatian,” ujar salah seorang warga.

Menindaklanjuti informasi tersebut, TopikNusantara.com melakukan konfirmasi ke PT Batamec pada Sabtu (25/7/2026). Chief Security perusahaan menjelaskan bahwa pekerjaan yang sedang dilaksanakan merupakan rehabilitasi jetty karena struktur penahan lama sudah mengalami kerusakan akibat usia dan telah memiliki izin.
Saat dimintai penjelasan mengenai sosialisasi kepada masyarakat, ia menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pihak manajemen dan meminta agar permohonan konfirmasi disampaikan secara resmi melalui surat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Dohar Hasibuan, ST, menyarankan agar status perizinan proyek terlebih dahulu dikonfirmasi kepada BP Batam karena proses perizinan kini dilakukan melalui sistem satu pintu.

Menurut Dohar, apabila seluruh perizinan telah dipenuhi, maka dokumen analisis dampak lingkungan semestinya juga menjadi bagian dari persyaratan. Namun, apabila ditemukan persoalan dalam proses tersebut, pihaknya siap berkoordinasi dengan instansi terkait.
Sampai berita ini dipublikasikan, upaya konfirmasi kepada BP Batam dan manajemen PT Batamec masih terus dilakukan. Topiknusantara.com akan memperbarui informasi setelah memperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait.
Masyarakat berharap seluruh proses pembangunan tetap memperhatikan keseimbangan antara investasi, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan. Mereka juga mendorong adanya komunikasi yang lebih terbuka agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

