Diduga Ada Pemindahan Minyak dari Kapal Patroli Bea Cukai ke Mobil Pikap di Punggur, Kepala Bea Cukai Batam Diminta Buka Suara

Batam, topiknusantara.com,- Dugaan aktivitas pemindahan minyak dari kapal patroli Bea Cukai Batam ke sebuah bunker di dalam mobil pikap di kawasan Pelabuhan Rakyat Punggur Dalam, Kota Batam, memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan operasional armada patroli milik negara.

Temuan tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu, 7 Oktober 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, terdapat dugaan pemindahan minyak dari kapal bertuliskan CUSTOMS ke sebuah bunker di dalam mobil pikap yang berada di kawasan pelabuhan rakyat tersebut.

Redaksi memperoleh dokumentasi berupa foto dan video yang berkaitan dengan dugaan aktivitas tersebut. Dalam dokumentasi foto, terlihat sebuah kapal bertuliskan CUSTOMS berada di perairan dekat bangunan pelabuhan. Dokumentasi tersebut menjadi bahan awal penelusuran redaksi untuk mengonfirmasi aktivitas yang berlangsung di lokasi.

Dugaan pemindahan minyak tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai jenis minyak yang dipindahkan, asal bahan bakar, tujuan pemindahan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Seluruh aspek itu perlu dikonfirmasi untuk memastikan apakah aktivitas tersebut merupakan bagian dari prosedur operasional resmi atau kegiatan lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, diminta memberikan klarifikasi mengenai dugaan aktivitas tersebut. Sebagai pimpinan instansi, ia perlu menjelaskan apakah pemindahan minyak itu dilakukan untuk kepentingan operasional kapal, perawatan, atau tujuan lain yang memiliki dasar administrasi dan kewenangan yang jelas.

Redaksi juga mempertanyakan apakah kegiatan tersebut dilengkapi surat perintah, dokumen pengeluaran bahan bakar, catatan penggunaan kapal, serta administrasi pendukung lainnya. Apabila pemindahan tersebut merupakan bagian dari prosedur resmi, dasar pelaksanaan dan tujuan kegiatan semestinya dapat dijelaskan secara transparan.

Selain itu, perlu dipastikan apakah kapal tersebut sedang menjalankan tugas patroli, bersandar untuk kepentingan tertentu, atau berada dalam kegiatan operasional lainnya ketika dugaan pemindahan minyak berlangsung. Identitas kapal, status bahan bakar, dan pihak yang bertanggung jawab menjadi bagian penting yang perlu dikonfirmasi oleh Bea Cukai Batam.

Pengawasan internal Bea Cukai Batam turut menjadi sorotan. Penggunaan bahan bakar dan pemanfaatan aset negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pimpinan Bea Cukai Batam perlu memastikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan prosedur operasional dan administrasi yang berlaku.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dan administrasi operasional, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti secara objektif oleh pihak berwenang. Langkah ini penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran serta mencegah munculnya dugaan penyalahgunaan fasilitas dan aset negara.

Redaksi meminta Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan pemindahan minyak tersebut. Publik berhak mengetahui apakah aktivitas itu merupakan kegiatan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan atau justru terdapat persoalan yang perlu ditelusuri lebih jauh.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo, maupun pihak Humas Bea Cukai Batam yang telah dikonfirmasi redaksi terkait dugaan pemindahan minyak dari kapal patroli ke bunker di dalam mobil pikap di Pelabuhan Rakyat Punggur Dalam, belum memberikan jawaban. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak Bea Cukai Batam guna memastikan pemberitaan yang berimbang serta mengungkap fakta sebenarnya di balik dugaan aktivitas tersebut.

CATATAN REDAKSI: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal serta dokumentasi foto dan video yang diterima redaksi. Dugaan pemindahan minyak tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi resmi. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan bahan bakar negara.